Kota Bima, Reportasebima.com. Asisten I Setda Kota Bima, H Alwi Yasin didampingi Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bima, Ahsanurahman menerima silaturrahmi dan audiensi Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bima, Ketua POUM Universitas Muhammadiyah Bima dan Presiden Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima, di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima, Kamis (23/1/2025).
Audiensi dengan lembaga kemahasiswaan dari 2 kampus ternama di Bima ini membahas tentang beberapa hal yang menurut mahasiswa sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Pertama, mendorong pemerintah daerah untuk mencabut moratorium daerah otonomi baru dan mendorong terbentuknya Daerah Otonomi Baru Provinsi Pulau Sumbawa.
Kedua, berkenaan dengan peningkatan akses jaringan komunikasi di Kelurahan Nungga yang dinilai belum merata dan berharap pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Rasanae Barat dan Kelurahan Paruga agar dimaksimalkan.
Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bima, Nabil Fajaruddin, mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian dan telaah yang dilakukan pihaknya bahwa pentingnya mendorong pemerintah daerah mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium daerah otonomi baru serta mendorong terwujudnya pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa demi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Kemudian, sambung Nabil, pihaknya menerima masukan dan keluhan masyarakat di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur agar ditingkatkan akses jaringan komunikasi yang belum merata dinikmati oleh masyarakat, khususnya di kelurahan Nungga. Ketiga, meminta agar pelayanan masyarakat di kecamatan Rasanae Barat dan kelurahan Paruga untuk dimaksimalkan.
Menanggapi hal itu, Asisten I Setda Kota Bima, H Alwi Yasin, mengatakan, atas nama pemerintah Kota Bima mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada BEM Universitas Muhammadiyah Bima dan STKIP Taman Siswa Bima atas sejumlah masukan dan harapan mereka untuk kebaikan daerah.
"Ada 3 pilar penting, pemerintah, masyarakat dan kebijakan. Kebijakan lahir karena kebutuhan. Pemda tugasnya melayani dan menjembatani. Tetapi tidak semua kebijakan dapat terpenuhi," ujar Alwi.
Alwi menambahkan, terkait beberapa hal yang dikeluhkan diantaranya akses jaringan di Kelurahan Nungga yang tidak merata. Pemerintah Kota Bima beberapa kali sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo saat itu untuk penambahan jaringan internet di area blank spot. Namun, terkendala bahwa Kota Bima tidak termasuk dalam kategori daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
"Tapi di kelurahan Nungga tidak semua tidak memiliki akses jaringan, hanya di kondisi-kondisi tertentu karena terhalang perbukitan dan sebagainya. Tahun 2025 ini, Pemkot Bima pasang 24 titik wifi gratis di area publik, seperti di Serasuba, Paruga Nae, dan lainnya", ucapnya.
Asisten I berharap agar mahasiswa untuk sering-sering berdiskusi dengan pemerintah tanpa harus melakukan aksi demonstrasi di jalan raya.
"Karena Pemda ibarat orang, dan mahasiswa adalah cermin. Seseorang jika tidak bercermin maka tidak sempurna penampilannya". Jelasnya.
"Terima kasih adik-adik mahasiswa. Ini semua bagian dari kontribusi pemikiran mahasiswa menyumbang ide konstruktif untuk kebaikan daerah". Tutupnya.
