Kota Bima, Reportasebima.com. Pj. Wali Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH didampingi Kepala Bakesbangpol Kota Bima, Muh. Hasyim, S.Sos.,M.Ece.Dev menghadiri rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 serta antisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) pada pelaksanaan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2025, bertempat. di Hotel Astoria, Kota Mataram, pada Senin, 16 Desember 2024.
Rapat yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) itu dihadiri pula oleh Pj. Gubernur NTB, Polda NTB, Korem 162 WB, BINDa dan Bupati/ Walikota se NTB serta berbagai pihak terkait yang berperan dalam memastikan kelancaran Pilkada dan kesiapan menjelang perayaan akhir tahun.
Pj. Gubernur NTB, Hasanuddin, menilai selama pelaksanaan Pilkada, kondisi daerah relatif kondusif. Hal ini sesungguhnya menjadi keberhasilan semua pihak termasuk masyarakat dalam menjaga situasi yang aman dan damai.
"Pertemuan ini menjadi pembelajaran, referensi dan antisipasi kemungkinan gangguan Kamtibmas dari yang sudah terjadi dan potensi gangguan dari situasi terkini", ucap Pj. Gubernur NTB.
Namun demikian, sambung Hasanuddin, beberapa gangguan keamanan yang terjadi dan potensi gangguan kamtibmas tetap menjadi tanggungjawab bersama dalam penanganannya termasuk menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini.
Dalam pemaparan terkait kondisi terkini, Polda NTB yang diwakili Kabag BinOps, AKBP Rohadi mengatakan, secara umum kondisi keamanan dan ketertiban selama Pilkada dan menjelang perayaan Nataru relatif tenang dengan beberapa gangguan selama Pilkada yang terjadi di Bima telah ditangani kepolisian resort setempat sehingga di masa menanti penetapan pemenang Pilkada pihaknya tetap berupaya melakukan tindakan preventif hingga penegakan hukum berkoordinasi dengan Polres, Bupati, TNi dan Satpol PP.
Begitupula terkait perayaan Nataru dengan menggelar patroli keamanan, operasi pencegahan (Operasi Lilin) seperti razia miras dan petasan bahkan narkoba dengan lebih intensif termasuk keamanan transportasi dan pengendalian keramaian dengan menurunkan lebih dari 1.300 personil.
Sementara itu, Korem 162 WB dan Badan Intelijen Daerah memaparkan potensi gangguan terjadinya tawuran antarkampung di beberapa daerah dan kelompok radikal keagamaan yang berpotensi memanfaatkan momentum Nataru melakukan gangguan Kamtibmas.
