Reportasebuma.com. Mataram, 12 Maret 2024 Sesuai arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menandai langkah penting dalam upaya perluasan areal tanam padi di Indonesia. Langkah konkrit diambil oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BSIP SDLP) berkoordinasi dengan Komandan Resor Militer Nusa Tenggara Barat (Danrem NTB) Agus Bhakti, S.I.P., M.l.P., M.Han, dan Penjabat Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT, untuk mendukung program tersebut. Komitmen positif diberikan oleh Danrem NTB dan Pj. Wali Kota Bima menandai awal dari kolaborasi strategis ini. Keduanya menyatakan kesiapan untuk membantu dan mengawal program tersebut agar dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementan RI.
Tujuan koordinasi yang dijalankan adalah untuk menyatukan visi dan komitmen dalam menjalankan kegiatan pompanisasi di lahan-lahan sawah tadah hujan guna meningkatkan produksi pangan nasional. Program ini menjadi jawaban terhadap tantangan cuaca yang kerap menghambat produksi padi. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program ini.
Perluasan Areal Tanam melalui sistem pompanisasi merupakan strategi utama yang akan ditempuh guna menjawab tantangan cuaca dan iklim di daerah Nusa Tenggara Barat.
Dr. Ir. Rahmawati, MM, sebagai Kepala BSIP SDLP dan Penanggung Jawab Provinsi NTB dalam program ini, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerjasama semua pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan elemen lainnya. Rahmawati menyoroti peran penting yang dimainkan oleh Pemerintah Daerah dan Korem NTB dalam memperlancar kegiatan pompanisasi lahan sawah tadah hujan di wilayah ini.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BSIP SDLP didampingi oleh para pemimpin unit kerja, antara lain Kepala BSIP Tanah dan Pupuk, Kepala BSIP Pertanian Lahan Rawa, dan Kepala BSIP NTB. Diharapkan dengan kolaborasi lintas sektor ini, perluasan areal tanam melalui pompanisasi dapat terwujud, memperkuat produksi pangan nasional, dan mengatasi tantangan pangan yang terus berkembang.
Sementara itu, HM. Rum,menjelaskan bahwa Kota Bima dipilih sebagai lokus pengembangan program perluasan areal tanam menggunakan sistem pompanisasi karena beberapa alasan yang penting. Pertama, Bima memiliki potensi lahan yang luas dan kondisi geografis yang mendukung pertanian. Kedua, infrastruktur irigasi yang sudah ada di Kota Bima dapat dioptimalkan dengan sistem pompanisasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Ketiga, dengan memilih Kota Bima, maka artinya pihak pemerintah pusat melalui Kementan RI menilai kelayakan suatu daerah untuk pengembangan pertanian di wilayah yang memiliki kebutuhan mendesak untuk peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani.
"Menyikapi peluang strategis seperti program perluasan areal tanam menggunakan sistem pompanisasi, Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk mendorong terealisasinya agenda perluasan areal tanam guna menjawab kebutuhan pangan lokal, regional maupun nasional," jelas H. Mohammad Rum.
Lebih lanjut, HM. Rum menjelaskan bahwa langkah-langkah konkret perluasan areal tanam dengan sistem pompanisasi mencakup identifikasi potensi lahan yang dapat dikembangkan dan diperluas untuk pertanian, perencanaan sistem pompanisasi yang sesuai dengan karakteristik topografi dan kebutuhan air tanaman di setiap lokasi. Pembangunan infrastruktur pompa air dan jaringan irigasi untuk mendistribusikan air secara efisien ke lahan pertanian.
Selanjutnya HM. Rum juga menyatakan bahwa aspek pelatihan petani dalam penggunaan sistem pompanisasi dan manajemen pengelolaan air serta pengawasan dan pemeliharaan rutin infrastruktur pompanisasi untuk memastikan kinerja yang optimal dan kelangsungan produksi pertanian juga merupakan hal penting yang harus dipastikan tersedia di daerah yang akan menjalankan program pompanisasi.
