Paket Bantuan Bergambar Bacaleg yang dibagikan Dissos Kota Bima menuai kritikan dan viral dari Pengguna Medsos. Dalam sebuah kegiatan, di peroleh bingkisan bantuan tersebut adalah bingkisan doorprise Salah satu Pimpinan DPRD Kota Bima yang diajukan oleh masyarakat.
Kadis Sosial Kota Bima, Yuliana, S. Sos, tidak membantah soal adanya bingkisan bantuan doorprise tersebut dan menepis bantuan tersebut syarat dengan politik praktis, hanya dari bingkisan bantuan bergambar Bacaleg "Benar ada bingkisan dan itu bantuan doorprise yang diajukan masyarakat sendiri difasilitasi Dissos dari kegiatan kemarin, itu murni agenda kegiatan rutin Dissos Kota Bima yang sudah di koordinasikan dengan pihak Bawaslu". Tepisnya.
Diterangkan olehnya, bahwa dari setiap agenda kegiatan Dissos bersama Anggota PKH Itu berjalan di 41 Kelurahan. Dan ketika pihaknya turun bersama tim tetap melakukan koordinasi, baik secara tertulis maupun secara langsung. Termasuk dari uraian isi kegiatan. Hal ini diakui olehnya, mengingat Kadis Sosial adalah istri salah satu Bacaleg yang juga unsur pimpinan DPRD Kota Bima agar tidak salah menafsirkan. Itu Sangat penting dilakukan tingkat koordinasi mengingat tahapan pileg akan segera di mulai. Menurutnya, bahwa ada kesan bermain politik dengan memanfaatkan jabatan dan kedudukan untuk melanggengkan suami dan anaknya, itu terlampau jauh. Penilaian yang terlalu berlebihan. Karena disadari atau tidak, bahwa ASN Itu dilarang keras dalam berpolitik praktis.
"Saya bersama tim tetap bekerja secara profesional dan sesuai tupoksi. Saya mengerti apa yang dilarang dan diperbolehkan oleh aturan". Tegasnya.
Mengenai tindakan dari pembagian bingkisan bergambar Bacaleg tersebut dianggap bernuansa politik, itu jelas sangat keliru. Karena, ada beberapa alasan yang harus menjadi catatan, kegiatan di TKP tidak di lakukan secara sembunyi, melainkan secara terbuka, bahwa di live melalui medsos, sudah ada tingkat koordinasi dengan pihak Bawaslu, bantuan bingkisan bergambar adalah bantuan yang diajukan masyarakat sendiri secara spontan tanpa di rencanakan jauh jauh hari sebelumnya, bingkisan tidak bertuliskan nama Bacaleg, juga pembagian tidak pada sebatas wilayah tertentu, tapi juga ke beberapa wilayah kecamatan lainnya, tergantung ada yang mengajukan ke pimpinan Dewan yang kebetulan adalah suami Kadis Sosial. Sebagai contoh di salah satu wilayah Kecamatan Asakota."kebetulan saja, yang memberikan bingkisan bantuan doorprize adalah suami saya yang masih aktif sebagai salah satu unsur pimpinan dewan". Cetusnya.
Lagipula, agenda kegiatan Dissos selama berjalan, tetap di awasi dan di pantau langsung oleh pihak Bawaslu maupun Panwascamnya. Bahkan seluruh komponen masyarakat sendiri ikut terlibat secara langsung, sehingga bisa mengetahui memantau dari kegiatan secara bersama, apaka ada nuansa unsur politik mengajak atau mengarahkan masyarakat untuk mendukung Bacaleg tertentu atau tidak. Hal tersebut, nyaris tidak pernah ada yang dilanggar selama kegiatan. Buktinya, tidak ada teguran dari Bawaslu. Karena saya sendiri menyadari sebagai pejabat public, ASN yang menjunjung tinggi sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Semua Dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, ujarnya.
Dia menegaskan, bahwa pihaknya siap memberikan klarifikasi kepada pihak Bawaslu, bila di butuhkan, agar tidak terkesan, bahwa ada pemanfaatan kepentingan politik dibalik tugas dan tanggungjawab yang diemban. Bagi saya, hal ini biasa saja dari dinamika yang terjadi. Kalaupun dianggap melanggar, maka jelas konsekwensinya siap diterima. Tandasnya, sambil mengumumkan, bahwa tanggal 2 September 2023 nanti, Dissos akan mengadakan kegiatan hari jadi PKH dengan hadiah undian. Dan terbuka untuk umum.
