Pulau Buru Maluku, Reportasebima.com.
menanggapi pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Buru (Rum Soplestuni) terkait hasil rapat 25 Anggota DPRD yang dalam kunjungan kerja tersebut dihadiri 13 Anggota DPRD ke Lokasi Pengeboran PT. Ormat Geothermal (Desa Wapsalit) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2023 kemarin. Beberapa aktivis lingkungan hidup dan aktivis pemerhati hukum adat Pulau Buru melayangkan berbagai protes dan penyesalan mereka terkait ucapan Ketua DPRD pada saat kunjungan tersebut.
Pasalnya Ketua DPRD Kabupaten Buru Rum Soplestuni pada saat melakukan kunjungan mengatakan "Seharusnya jikalau ada kunjungan DPRD seperti ini mereka-mereka yang TUKANG Demo dan Tokoh-tokoh Adat juga harus ikut hadir". Ucap Soplestuni Pada saat kunjungan tersebut.
Terkait ucapan Ketua DPRD tersebut salah satu aktivis Pemerhati Masyarakat Hukum Adat Pulau Buru, Usman Bisugi yang merupakan koordinator aksi kemanusiaan terkait warga Wapsalit yang mengungsi akibat khawatir akan kena dampak dari aktivitas pengeboran panas bumi tersebut yang mengakibatkan sebagian besar warga Wapsalit telah keluar dari kampung dan mengungsi di wilayah hutan sekitar Wapsalit yang jaraknya aman dari efek uap gas pengeboran. Beberapa rekan lainnya langsung mendatangi kantor DPRD kabupaten Buru dan menyampaikan penyesalan mereka, bahwasannya pada saat Kunker DPRD Kab. Buru ke PT. Ormat Geothermal Wapsalit tidak ada konfirmasi ke mereka maupun kepada tokoh-tokoh adat baik secara lisan maupun tulisan. Ucap Bisugi.
Bisugi menambahkan seharusnya jikalau ada kunjungan seperti itu harusnya ada undangan resmi atau undangan terbuka untuk semua tokoh-tokoh adat, mahasiswa dan pemilik hak ulayat untuk sama-sama membicarakan terkait solusi terbaiknya seperti apa. Ujar Bisugi.
Masih Bisugi, seharusnya tujuan DPRD melakukan kunjungan itu untuk mempertanyakan terkait Dampak Positif dan Negatif dari perusahaan itu apa?, Kemudian terdapat Limbah Padat di area pengeboran PT. Ormat, adanya bak-bak itu untuk apa? kemudian tong-tong itu untuk apa?, Bukan malah sebaliknya mencela dan melakukan ujaran kebencian terhadap para pendemo. Tutup Bisugi
Pernyataan tegas juga datang dari aktivis pemerhati masyarakat hukum adat Deliana Behuku, SP yang mengatakan bahwa " Hari ini Kami dari mahasiswa yang tergabung dalam gerakan "Solidaritas Tolak Geothermal di Pulau Buru" Kami meminta kepada Ketua DPRD untuk menyikapi persoalan ini dengan serius. Ucap Deliana
Deliana menambahkan DPRD harus menyikapi serius persoalan ini yaitu terkait Fungsi Pengawasan, dengan mengundang pihak Perusahaan, Tokoh-Tokoh Adat Soar Pito Soar Pa, Pemerintah Daerah, Mahasiswa/Aktivis dan juga Akademisi untuk membicarakan terkait kehadiran PT. Ormat Geotermal, artinya perusahaan ini terobos masuk lewat siapa? Kami masyarakat adat menganggap ini sebagai penyerobotan lahan Adat dan ini tidak menghargai hak-hak kami sebagai masyarakat Adat di Pulau Buru. Tegas Deliana
Srikandi muda Adat ini mengakhiri pernyataannya dengan menantang ketua DPRD untuk mengundang semua elemen agar berdialog. "Untuk itu saya menantang Ketua DPRD Kabupaten Buru untuk mengundang kami mahasiswa, mengundang pihak perusahaan Ormat Geothermal, mengundang Pemerintah Daerah untuk mengadakan dialog terbuka bersama masyarakat Adat. Tutup Deliana
Soni Behuku
