Kota Bima, Reportasebima.com.
Penghargaan Pembangunan Daerah yang digelar oleh Bappenas memasuki tahap penilaian kedua, yaitu verifikasi dan wawancara oleh Tim utama dan Tim Independen pada tingkat Provinsi NTB.
Kegiatan penilaian berlangsung diruang rapat Kantor Walikota yang dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH. Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kota Bima menekankan pentingnya kualitas dokumen perencanaan yang diukur dengan keselarasan program pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
Kepala Bappeda Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME dalam paparannya menyampaikan capaian pembangunan makro ekonomi mesti mendapat perhatian serius karena trennya mengalami peningkatan. Kendati demikian, beliau menyebutkan hal ini merupakan dampak dari pandemi covid 19 tahun 2020 silam dan sudah dilakukan intervensi dengan berbagai program pada tahun 2023 ini, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap capaian pembangunan makro kedepannya.
Pada aspek pertumbuhan ekonomi, dibandingkan pada saat pandemi covid 19 berada pada angka -4,95%, sementara tahun 2021 naik pada level 2,08 dan diperkirakan pada angka 3,95% untuk capaian tahun 2022, sementara pada tingkat pengangguran terbuka, sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,22% berimbas naiknya indeks gini rasio yang berarti ketimpangan semakin besar dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kedepannya untuk mengatasi pengangguran dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Selain menilai kualitas dokumen perencanaan, penilaian PPD turut menilai pemanfaatan inovasi dalam percepatan pembangunan. Pada tahun ini, Kota Bima mengangkat tema inovasi mengenai Sistem Pertanian Terintegrasi yang berangkat dari kondisi degradasi lahan sehingga perlu merevitalisasi fungsi-fungsi lahan sebagaimana mestinya. Inovasi ini membawa dampak terhadap 3 aspek, pertama aspek ekonomi dengan adanya peningkatan pendapatan petani, kedua aspek lingkungan dengan kembali fungsi lahan dan ketiga aspek sosial budaya dengan menghidupkan kembali kearifan lokal, seperti pembuatan nteli dan kancobo sebagai mitigasi bencana.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh kepala perangkat daerah dan sejumlah pegiat lingkungan. (PPID BAPPEDA)
