Kabupaten Bima menuju daerah layak anak melaksanakan rapat evaluasi Kabupaten Layak Anak.
Kamis, (23/2/23) Melalui DP32KB Kegiatan Rapat Persiapan Evaluasi Kabupaten Layak Anak merupakan tanggungjawab bersama. Kabupaten Layak Anak harus memenuhi sejumlah syarat dan kriteria, salah satunya adalah sekolah ramah anak, lingkungan, keluarga dan Taman Kalaki yang sebelumnya menjadi RBA, kini sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga perlu di evaluasi.
Pemenuhan dan perlindungan khusus bagi anak, untuk kebijakan terwujudnya pemenuhan anak. Dasar hukumnya tertuang pada UU No 35/2024 atau UU 23/2022, tentang perlindungan anak. Pasal 23 ayat 4,5,6
Demikian diungkapkan Rani Wahyuni, St, mt, msc, saat mempresentasikan peran Masyarakat dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat bisa dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial dan lainnya. "Perannya sangat penting untuk mewujudkan daerah layak anak". Terangnya.
Kabag OPPA Kabupaten Bima, menguraikan begitu rinci dan luas terkait keberhasil keberhasilan dalam menunjang KLA. Faktor faktor kunci menentukan keberhasilan KLA, adanya kebijakan dukungan politik dan komitmen para pengambil keputusan secara terus menerus dan komitmen melakukan monitoring dan evaluasi. Juga peran semua pihak menjadi kunci. Termasuk dukungan medis dengan cara memberitakan hal hal yang positif, ujarnya.
Kegiatan dihadiri Kepala Bappeda, Dikes, Para Camat dan sejumlah dinas terkait ini berlangsung alot, dari jam 09.00 WITA hingga berakhir berlangsung di aula kantor setempat.
Kegiatan diawali dengan pengantar dari Kadis DP3AP2KB ini berjalan tertib, aman dan lancar. Termasuk Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Itu. Ir. H Taufik ikut memerikan sambutan.
