Bima, Reportasebima.com.
Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kabupaten Bima masa sidang ke-3 yang berlangsung Senin (25/7) yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi S.IP dan didampingi Wakil Ketua Yasin S.Pdi di Ruang Sidang Utama DPRD setempat mendengarkan penyampaian penjelasan Bupati Bima terhadap rancangan kebijakan umum (KUA) APBD serta plafon dan prioritas anggaran sementara (PPAS) Tahun 2023.
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dalam penyampaiannya dihadapan Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bima menyampaikan, "Penyusunan dokumen tersebut tetap mengedepankan prinsip kestabilan perekonomian daerah yang terdampak Pandemi Covid-19 melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pada tahun 2023, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) mengusung tema Penguatan Sumber Daya Manusia dan Kawasan Strategis untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan". Terang Bupati.
Untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai tema tersebut lanjut Bupati, pemerintah daerah telah merumuskan 7 Prioritas pembangunan sebagai pilar utama pencapaian visi Bima RAMAH.
Dalam Rapat Paripurna yang juga dihadiri para Kepala Perangkat daerah dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah tersebut, Bupati menjelaskan, ketujuh pilar tersebut yaitu menguatkan karakter masyarakat Bima yang religius melalui peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan dan mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan harmonis.
Pilar lainnya adalah meningkatkan kontribusi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan membangun kawasan pariwisata prioritas, kawasan ibukota kabupaten dan kawasan strategis lainnya untuk percepatan pengembangan wilayah.
Pada tahun 2023 pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk memperkuat mitigasi bencana dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan melayani serta selaras dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing.
Selanjutnya jelas Bupati penjabaran 7 pilar tersebut didukung oleh empat kebijakan prioritas antara lain penguatan karakter dan peningkatan kemampuan literasi, percepatan pemerataan infrastruktur yang berkualitas, perluasan lapangan kerja yang berkualitas. Kebijakan lain yang ditempuh untuk menopang pilar tersebut yaitu peningkatan kontribusi produktivitas pertanian dan Perikanan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Jelasnya.
