Ketua BAZNAS Kota Bima, H. Nurdin, S. Sos, MM, Senin, (14/12) kepada wartawan, Reportasebima.com, bahwa tidak boleh ada lembaga amal, zakat, infaq dan sedekah selain BAZNAS Kota Bima. Apalagi eksistensinya tidak memiliki ijin operasional yang resmi. Sebab sebuah lembaga seyogyanya, memiliki ijin, mulai dari akta pendirian, ijin Kesbangpol dan juga rekomendasi dari BAZNAS Kota Bima. Bila tidak, maka lembaga tersebut illegal.
Diakui H. Nurdin, bahwa munculnya lembaga Zakat, infaq dan sedekah diluar BAZNAS Kota Bima jelas akan membingungkan masyarakat. Dan selain BAZNAS Kota Bima tidak boleh ada lembaga diatas lembaga.
"Saya rasa adanya lembaga LAZIS selain BAZNAS itu Jelas kekeliruan juga pelanggaran besar. Tidak boleh ada lembaga diatas lembaga. Cukup BAZNAS yang menangani Zakat, infaq dan sedekah". Ungkapnya.
Lanjut H. Nurdin, bahwa BAZNAS dibentuk atas inisiasi dari pihak pemerintah untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah dari hasil pengumpulan yang ada secara terbuka, transparan dan profesional. "Uang umat harus dikelola dengan baik dan terbuka. Dan yang memiliki kewenangan tersebut adalah BAZNAS". tegasnya.
Adanya lembaga lain, selain BAZNAS kata H. Nurdin, hal itu jelas sangat menggangu dan meresahkan. Apalagi tidak mengantongi ijin resmi. Tapi beroperasi secara sembunyi sembunyi dengan dalil agama. Maka BAZNAS Kota Bima berkewajiban menertibkannya.
Dia mengingatkan kepada masyarakat, agar hati hati dalam mengeluarkan atau membayar zakat, infaq dan sedekah. Dan ada baiknya dapat dilakukan pada lembaga yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Serta menghindari membayar pada lembaga yang legalitasnya tidak jelas. Harap pak Nurdin Mansyur ditemui diruang kerjanya. NR.
