Bima, Reportasebima.com. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) hasilnya akan dijadikan dasar perumusan kebijakan pemerintah bagi perencanaan pembangunan sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat sasaran untuk diimplementasikan kepada masyarakat.
Ungkap Bupati Bima diwakili Sekretaris Daerah Drs. H.M. Taufik HAK, M.Si kepada 60 peserta Rapat Koordinasi Sensus Penduduk Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Bima Kamis (20/02) di Aula Kantor Bupati Bima Jalan Soekarno – Hatta Nomor 1 Woha.
Sekda didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfostik) Kabupaten Bima Fahrurahman SE, M.Si, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima Drs. Sapirin dalam arahannya dihadapan para kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setda dan Camat Se-kabupaten Bima mengatakan bahwa pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) membutuhkan keterlibatan semua perangkat daerah dan para camat.
Pelaksanaan SP2020 ini sangat membutuhkan keterlibatan kita, dan kunci sukses penyelenggaraannya adalah koordinasi intensif BPS dengan setiap Perangkat Daerah dan camat.
“Oleh karena itu, saya instruksikan kepada setiap Perangkat Daerah para Camat untuk memberi dukungan penuh dalam kegiatan SP2020 melalui penyebarluasan informasi di berbagai kesempatan dan media, mengajak jajaran yang berada di lingkup unit kerja masing-masing untuk berpartisipasi dalam Sensus Penduduk Online serta membantu petugas sensus pada pelaksanaan Sensus Penduduk Wawancara”. Tegas Sekda.
Sebelumnya, Kepala Diskominfostik Kabupaten Bima Fahrurahman Se, M.Si dalam laporannya mengatakan bahwa RAKOR Sensus Senduduk Tahun 2020 ini dalam rangka membantu kegiatan Sosialisasi seluruh tahapan sensus yang tengah dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Bima.
“Diskominfostik sebagai stakeholder berkewajiban agar semua informasi yang berkaitan dengan SP2020 dapat disampaikan secara utuh kepada masyarakat”. Jelasnya.
Menutup laporannya, Kadis Kominfostik berharap agar semua kepala perangkat daerah dan Camat memastikan dukungan bagi kelangsungan SP2020 ini mengingat data dan informasi yang dihasilkan penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah yang tepat sasaran.(hmskab/NR)
