 |
Bima, Reportasebima.com.
Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, menegaskan komitmennya, untuk tetap mengembalikan kondisi hutan yang hampir kritis di wilayah Kabupaten Bima. Tahun ini, melalui APBD Pemkab Bima, telah dianggarkan untuk penanaman kembali pohon kemiri di hutan Parado. Yang disusul kecamatan-kecamatan lain di wilayah Kab Bima.
‘’ Tahun ini melalui APBD kami telah menganggarkan. Pada intinya, Gubernur, hari ini bukan lagi kita berbicara siapa yang salah dengan kondisi hutan kita. Tapi bagaimana langkah yang tepat, agar bisa memulai penanaman di sejumlah lahan yang telah kita miliki,’’ungkap Umi Dinda, dihadapan Gubernur NTB, saat pertemuan dengan sejumlah pejabat dari Propinsi NTB dan Pemkab Bima, Jumat (13/12), di Ruangan VIP Bandar Udara Sulthan Muhammad Salahudin Bima.
Menghadapi kondisi yang demikian, Bupati, kata Kabag Humas Setda Bima M Chandra Kusuma, AP berharap dukungan Pemprov, agar bisa bersinergi, sehingga lahan yang kritis bisa ditanami kembali. Karena kesempatan hanya pada saat musim hujan sampai Februari.
Menjelang musim hujan diprediksi BMKG, intensitas hujan yang akan turun cukup deras. Karena jaraknya cukup lama bahkan sampai Desember ini hujan masih belum merata. Oleh karena itu, kesiapan dan kewaspadaan dalam menghadapi musim hujan ini, langkah apa yang akan kita lakukan bersama. Karena itu, akan sulit bagi kita untuk melakukan penanaman.
‘’Kami percaya Pak Gubernur melalui Dinas Kehutanan siap berkomitmen dan mendukung untuk memberikan perhatian khusus, pada kami di Kabupaten Bima.
Mendengar permintaan Bupati Bima, Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, langsung memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si, untuk segera menindaklanjutinya. Bahkan Bang Zul menyarankan agar segera membentuk tim penanganan hutan.
‘’Saya kira kalau untuk hutan bikin tim bersama saja. Persoalan hutan, bukan hanya di Pulau Sumbawa, di Pulau Lombok juga bermasalah. Rata-rata memang karena kepentingan ekonomi,’’ungkap Bang Zul.
Sementara Kepala Kehutanan Pemprov NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si, mengaku sering melakukan patroli bersama untuk menjaga hutan dari serangan pembabat. Walaupun sudah ada kerjasama dengan Pemkab Bima, namun tim tetap merasa kesulitan untuk memberi sangsi. Hal tersebut selalu menjadi problem. Akibatnya, perambahan terus terjadi, karena belum ada sangsi hukum yang bisa diberikan. Ia mengaku, perambahan lebih kejam dari ilegal loging karena kayu yang kecil-kecil pun dibabat dan dibakar. Dinas Kehutanan Pemprov sering melakukan rakor dengan TNI/POLRI untuk mencari jalan tengahnya.
‘’Tetapi kami tetap melakukan upaya. Yang sudah kami lakukan akan direview kemudian bersurat ke Kementerian. Ini sebagai bahan kami untuk evaluasi,’’aku Mardani di ruangan VIP Bandar Udara Sulthan Muhammad Salahudin Bima, Jumat (13/12). (Humas Pemkab Bima)
