 |
KOTA BIMA,. Reportasebima.com -
Kamis, (14/11), Puluhan mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bima melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kota Bima.
Aksi tersebut menyorot kebijakan Walikota dianggap menyimpang. Munculnya sejumlah persoalan, seperti bantuan mesjid almuwahidin, defisit anggara Rp. 18 Milyar, Taman Kodo Rp. 4,3 Milyar dan lainnya, menunjukan gagalnya kepemimpinan Lutfi.
Salah seoranh dari peserta aksi Abdul Malik dalam orasinya, menuding bahwa pemerintah Kota Bima memiliki kecenderungan menciptakan budaya otoritarian. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari sikap Walikota Bima yang menganggap setiap orang atau elemen yang mengareksi dan mengkritik kebijakannya, dianggap musuh. Dan bertindak dengan tidak segan - segan mengarahkan orang orang yang mengkritik kebijakan ke aparat hukum.
"Sikap Walikota Bima seperti itu mencerminkan dirinya tidak demokratis dan mengalami amnesia ontologis. Dalam satu tahun lebih kepemimpinan LUTFI - FERI menahkodai Kota Bima, justru memunculkan berbagai persoalan yang kami temukan, baik yang menyangkut dengan penyerapan APBD yang kurang maksimal, pengerjaan Taman Kodo yang cacat, pos - pos anggaran Fiktif dan berbagai macam persoalan lain," tudingnya.
Lanjut Malik, bahwa dengan berbagai macam persoalan yang ada, mahasisws meminta kepada Walikota Bima untuk menghentikan kriminalisa terhadap Aktivis dan Masyarakat Bima. Dan mendesak Walikota Bima untuk segera melaporkan saudara Hanif atas dugaan penyuapan penerimaan pegawai Honorer POL. PP yang mencederai pemerintah daerah.
Tidak hanya itu, massa aksi, juga mendesak kepada Kapolresta Bima untuk menangkap dan mengadili saudara Hanif. Dan mendesak Walikota Bima untuk mempertanggung jawabkan Defisit Anggaran 18 M.
"Walikota Bima harus mempertanggung jawabkan gagalnya penggunaan Anggaran 21 Miliyar yaitu, 10 Miliyar anggaran pembangunan Masjid Agung Al Muwahiddin, 7 Miliyar, anggaran Hibah Bansos dan 4 Milyar anggaran BUMD dan lainnya". Desaknya.
Disamping itu, Walikota Bima juga harus mengatasi kekeringan Air Bersih di Kota Bima, menyelesaikan Relokasi rumah warga dibantaran sungai sesuai dengan waktu yang di tentukan dan penghentian proyek taman kodo. "Kami meminta kepada Walikota Bima untuk menghentikan pengerjaan Proyek Taman Kodo," desaknya.
Menyikapi tuntutan mahasiswa tersebut, Pimpinan DPRD Kota Bima Syamsuri SH alias Bang Ryan mengatakan, bahwa semua tuntutan yang disampaikan kepada pihak dewan akan di koordinasikan dengan pihak eksekutif dan lima fraksi di DPRD Kota Bima.
"Insya Allah tuntutan ini, akan kami kaji lebih mendalam dan menganalisa dengan lima fraksi yang ada di DPRD Kota Bima,"janjinya.
Dan terkait dengan masalah Hanif, sambung dia, dirinya juga mendesak agar pihak kepolisan agar menangkapnya, supaya mempertanggung jawabkan perbuatanya.
"Kami minta pihak kepolisian agar menangkap saudara hanif," tegasnya di hadapan puluhan pendemo. (NR)
