Wabup Bima Berikan Arahan Saat Hadiri Wisuda STES

Reportase Bima    1/25/2026    Comment   

Wabup Bima Berikan Arahan Saat Hadiri Wisuda STES

Bima, Reportasebima.com.

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Harapan Bima Mewisuda 179 Lulusan Program Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Syari'ah Periode ke III Tahun Akademik 2025/2026, bertempat di Gedung Seni dan Budaya Kota Bima, Sabtu ( 24/01/2026 ). 

Wakil Bupati Bima, dr. Irfan Zubaidy dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Ketua Yayasan, Ketua STES Harapan Bima yang telah mampu menyelenggarakan Proses Wisuda Kampus STES Harapan Bima ini. 

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati secara khusus menyampaikan pesan kepada para wisudawan. "Saya berpesan kepada Wisudawan dan Wisudawati, untuk lebih produktif dalam rangka mengembangkan Ilmu pengetahuan yang hanya mengejar Ijazah atau Gelarnya saja tetapi harus belajar dalam rangka mampu mencari Pekerjaan ". Ungkapnya.

“Kita perlu menyadari bersama bahwa keberhasilan akademik yang diraih hari ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bekal awal untuk menghadapi tantangan dunia nyata yang semakin kompleks dan dinamis. Para wisudawan akan memasuki dunia yang diwarnai oleh gejolak ekonomi global, serta percepatan perubahan teknologi, termasuk ancaman terhadap keamanan siber yang kian nyata”. Tambahnya. 

Ketua STES Harapan Bima, Drs. Yusuf. S.IP, M.M dalam sambutannya mengatakan bagaimana para Alumni STES Harapan Bima bisa bekerja lebih optimal dalam mengamalkan Ilmu Pengetahuan, dan Almamaternya. Sehingga outputnya bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan kita bersama. 

"Banyak hal yang harus diperjuangkan, satu di antaranya adalah Keseriusan kami untuk menyelenggarakan Misi, Visi dari Tridarma Perguruan Tinggi". tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Kopertis wilayah XIV 

Dr. Muhammad Sai, M.Ag, dalam sambutanya yang di sampaikan secara daring mengatakan, bahwa STES ini berdiri bukan saat ini saja tetapi sudah berdiri sejak lama sebagaimana terdapat dalam surat yang direkomendasikan oleh Kepala Kantor Depag RI beberapa Tahun lalu.

Yayasan ini memiliki dua Kampus Perguruan Tinggi Swasta yaitu STES dan STKIP Harapan Bima. Yayasan Al-Faqih juga memiliki 7 Perguruan Tinggi Swasta diantaranya di Bima ada 2 Kampus, di Lombok ada 4 PTS, dan Satu lagi di Kalimantan. Ini semuanya merupakan bagian dari kerjasama dan partisipasi atas semua pihak, terangnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Yayasan Al-Faqih, Dr. A. Talib, Phd, M.A.,para pimpinan Perguruan Tinggi se - Kabupaten dan Kota Bima, serta Pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima. (Rk/Red)

Rangga Iskandar :"Berkah Zakat Tidak Ada Matematika"

Reportase Bima    1/23/2026    Comment   

Rangga Iskandar :"Berkah Zakat Tidak Ada Matematika"

BERKAH ZAKAT TIDAK ADA MATEMATIKA

Oleh : Rangga Iskandar Julkarnain, S.Pd.I, M.Pd ( Kepala Pelaksana Baznas kota Bima )

Kota Bima, Reportasebima.com. 

Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5)

Makna "Tumbuh" dari zakat ini merupakan sebab akibat dari prilaku, dengan artian siapa-siapa yang mengeluarkan Zakat di pastikan hartanya akan tumbuh dan berkembang .

Berkah mengeluarkan Zakatpun memiliki dampak langsung pada kehidupan yang penuh keberkahan dan keberkahan tersebut dipastikan tidak memiliki nilai matematika.

Keyakinan membayar Zakat merupakan keyakinan ketaqwaan seorang hamba kepada Rabbnya yang telah memberikan rezeki dan ada hak hamba lain pada rezeki tersebut.

Mengeluarkan zakat merupakan ritual ibadah yang meyakininya ketika kita keluarkan, Allah SWT melihatnya dan kalaupun tidak terlihat yakinlah seakan-akan Allah SWT melihatnya.

Zakat itu harus dengan hati karena keyakinan yang tulus dan ikhlas tidak akan memiskinkan materi kita pada kehidupan duniawi.

Zakat itu baik, baik disalurkan pada lembaga legal pemerintah seperti Baznas yang dimana membayar zakat pada lembaga pemerintah merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada pemerintah yang jelas-jelas di atur oleh agama.

Zakat itu baik untuk menguatkan kembali saudara-saudara kita yang kurang beruntung.

MARI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI BAZNAS KOTA BIMA

Ketua DPRD Kota Bima Tinjau Proyek Normalisasi dan Infrastruktur Drainase di Penatoi - Santi

Reportase Bima    1/21/2026    Comment   

Ketua DPRD Kota Bima Tinjau Proyek Normalisasi dan Infrastruktur Drainase di Penatoi - Santi

Kota Bima, Reportasebim.com.

Selasa, 20 Januari 2026 — Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, S.H. bersama jajarannya melakukan kunjungan lapangan pada lokasi Drainase Primer Ruas Penatoi–Santi yang berada di wilayah Kelurahan Santi dan Kelurahan Monggonao. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan fasilitasi warga Kelurahan Monggonao RT 07/RW 03 terkait pelaksanaan proyek normalisasi dan pembangunan infrastruktur drainase di kawasan tersebut.

Kunjungan lapangan tersebut dilaksanakan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bima, Lurah Monggonao, Sekretaris Lurah Santi, serta melibatkan warga masyarakat yang terdampak langsung oleh pekerjaan konstruksi.

Ketua DPRD Kota Bima turut didampingi oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Bima, Amir Syarifuddin, S.HI, Vivi Deliana Febrianti, dan H. Erwinsyah. Kehadiran unsur legislatif bersama instansi teknis ini bertujuan untuk memastikan penanganan persoalan dilakukan secara komprehensif, objektif, dan berkeadilan.

Dalam peninjauan tersebut, diketahui bahwa pekerjaan yang direncanakan berupa konstruksi L-Gutter sebagai bagian dari sistem drainase primer dengan lebar sekitar 6 meter dan tinggi ±3,5 meter. Namun demikian, pelaksanaan pekerjaan mengalami kendala serius akibat permasalahan lahan, khususnya keberatan dari salah satu pemilik lahan atas nama Fauzi, yang lahannya terdampak langsung oleh rencana konstruksi.

Ketua DPRD Kota Bima menegaskan bahwa persoalan lahan menjadi faktor krusial yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar pekerjaan konstruksi dapat dilanjutkan tanpa menimbulkan konflik di kemudian hari.

Menurutnya, penyelesaian permasalahan tersebut harus dilakukan melalui musyawarah, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Lebih lanjut, Ketua DPRD menyampaikan komitmen DPRD Kota Bima untuk berperan aktif menjembatani komunikasi antara warga, pemerintah daerah, dan pihak BBWS NT I guna menemukan solusi terbaik atau win-win solution, sehingga proyek strategis ini dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat maksimal dalam pengendalian banjir dan peningkatan kualitas lingkungan.

Melalui kunjungan lapangan ini, diharapkan seluruh pihak memperoleh pemahaman yang sama terhadap kondisi faktual di lapangan, serta dapat segera merumuskan langkah tindak lanjut yang tepat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. *

Bupati Lantik 13.970 Pegawai PPPK Paruh Waktu Lingkup Pemkab Bima

Reportase Bima    1/18/2026    Comment   

Bupati Lantik 13.970 Pegawai PPPK Paruh Waktu Lingkup Pemkab Bima

Bima, Reportasebima.com.

Pemerintah Kabupaten Bima secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Formasi Tahun 2025 kepada 13.970 tenaga non-ASN yang mengabdi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Penyerahan SK tersebut berlangsung Senin (19/01/26) di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bima.

Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu dilakukan secara simbolis kepada 30 perwakilan  tenaga Non ASN tersebut dipimpin oleh Bupati Bima Ady Mahyudi dalam satu prosesi upacara yang juga turut dihadiri Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima Supardin, Sekda Adel Linggi Ardi, SE Inspektur Kabupaten Bima, Staf Ahli Bupati, para Asisten lingkup Setda, Kepala OPD, Kepala Bagian Setda dan para Camat se-Kabupaten Bima.

Penyerahan SK secara simbolis dilakukan oleh Bupati Bima, Wakil Bupati Bupati Bima, Ketua Komisi I DPRD dan Sekretaris Daerah sesaat sebelum Bupati Bima menyampaikan sambutan dan arahan.

Bupati Bima dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat, penghormatan, dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penerima SK yang secara resmi diangkat sebagai ASN.

"Ini adalah bukti bahwa pengabdian tidak pernah sia-sia dan ketulusan akan menemukan jalannya dan bahwa negara melalui pemerintah daerah hadir untuk memberikan pengakuan serta kepercayaan". Ungkap Bupati dihadapan ribuan ASN.

Lebih lanjut Bupati menegaskan bahwa perubahan status ini bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan perubahan makna dan tanggung jawab. Dari menunggu menjadi dipercaya, dari berharap menjadi bertanggung jawab, serta dari mengabdi dalam senyap menjadi pengabdian dalam kehormatan.

Di hadapan para ASN PPPK Paruh Waktu, Bupati Bima juga menyampaikan harapan dan kepercayaan besar agar seluruh penerima SK dapat bekerja dengan hati, melayani dengan nurani, serta mengabdi dengan penuh rasa bangga.

Mengacu pada data BKD dan Diklat Kabupaten Bima, jumlah awal penerima SK PPPK Paruh Waktu tercatat sebanyak 14.077 tenaga honorer yang terdiri dari 7.007 tenaga guru, 5.672 tenaga teknis, dan 1.400 tenaga kesehatan. 

Namun setelah dilakukan verifikasi akhir, terdapat 104 orang yang tidak mengisi daftar riwayat hidup (DRH) dan 3 orang dinyatakan meninggal dunia, sehingga jumlah tenaga honorer yang diusulkan dan menerima SK PPPK Paruh Waktu menjadi sebanyak 13.970 orang. (Fik/Red)

Bappenda Kabupaten Bima Catat Capaian Positif PAD Tahun 2025

Reportase Bima    1/15/2026    Comment   

Bappenda Kabupaten Bima Catat Capaian Positif PAD Tahun 2025

Bima, Reportasebima.com.

Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bima mencatat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang positif dan menggembirakan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bima Agus Salim, S.IP., M.Si Kamis (15/1) memaparkan, capaian PAD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan APBD Murni ditargetkan PAD sebesar Rp 220,1 milyar dengan realisasi hingga akhir tahun anggaran mencapai Rp 191,8 milyar atau 87,13%. 

Capaian PAD tersebut berasal dari beberapa komponen pendapatan daerah. Dari sektor retribusi daerah, target yang ditetapkan sebesar Rp 155,0 milyar berhasil direalisasikan Rp 142,9 milyar atau 92,19%. Hasil ini menjadi kontributor terbesar terhadap PAD Tahun Anggaran 2025. 

Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan kinerja sangat baik dengan target Rp 7,56 milyar dan realisasi Rp 8,44 milyar atau 111,68%. Angka ini melampaui target yang telah ditetapkan. 

Sementara itu, lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp 15,49 milyar dengan realisasi sebesar Rp 4,67 milyar atau 30,14%, yang masih memerlukan upaya optimalisasi ke depan.

Peningkatan capaian yang signifikan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Agus Salim memaparkan, pada komponen pajak daerah, yang merupakan kewenangan langsung Bappenda Kabupaten Bima, ditargetkan sebesar Rp 42,58 milyar dan berhasil direalisasikan Rp 35,78 milyar atau 85,03%. Capaian ini merupakan hasil dari berbagai langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan secara konsisten sepanjang tahun anggaran oleh Bappenda.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, realisasi pajak daerah menunjukkan tren peningkatan yang menggembirakan. 

Pada Tahun Anggaran 2024, target pajak daerah sebesar Rp 29,26 milyar dengan realisasi Rp 16,88 milyar atau 57,70%. Demikian pula pada Tahun Anggaran 2023, target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp 24,04 milyar dengan realisasi Rp 16,63 atau 69,16%. 

Peningkatan capaian pada Tahun 2025 menunjukkan perbaikan kinerja Bappenda serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun.

Meski demikian, sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas antara lain, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Sehingga jumlah dan kompetensi pegawai masih perlu disesuaikan dengan beban kerja dan target pendapatan.

Tantangan lainnya adalah dalam penerapan sistem self assessment dimana wajib pajak (WP) menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, yang dalam praktiknya dapat menimbulkan kurangnya transparansi pelaporan omzet usaha dan membuka peluang kebocoran pajak. 

Ke depan, untuk mengoptimalkan capaian, dari aspek administrasi, sistem perpajakan daerah khususnya  dalam aspek kelembagaan,  sistem dan prosedur berbasis digital masih perlu diperkuat. Hal ini penting agar pengelolaan data dan pelayanan pajak dapat berjalan lebih efektif dan akurat

Selain itu, pemutakhiran data potensi pajak, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan guna mendorong kepatuhan perpajakan daerah dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Disamping pada saat yang sama diperlukan peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak. 

Menurut Plt. Kepala Bappenda ini, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat, peningkatan PAD diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima. (Red)

Pemkab Bima Buka Penyegelan Lahan SDN 2 Ntonggu Pastikan KBM Tetap Berjalan

Reportase Bima    1/15/2026    Comment   

Pemkab Bima Buka Penyegelan Lahan SDN 2 Ntonggu Pastikan KBM Tetap Berjalan

Bima, Reportasebima.com.

Langkah ini diambil demi menjamin kelangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM/ dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang secara layak para siswa SDN 2 Ntonggu.

Upaya ini ditempuh, usai Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan di Aula Rapat Wakil Bupati Bima pada pagi (15/01/26) rombongan Pemkab Bima langsung menuju Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Ntonggu, Kecamatan Palibelo, guna membuka penyegelan dan penguasaan lahan yang telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Penyegelan tersebut sebelumnya dilakukan oleh oknum masyarakat Desa Ntonggu.

‎

Pembukaan penyegelan dilakukan pada Kamis  (15/01/26) dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, bersama Dandim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan, Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar, S.I.K., M.H, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE.

Di jajaran Pemerintah daerah juga turut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Fatahullah, S.Pd, Asisten Perekonomian dan Pembangunan  Drs. Agus Salim M.Si dan Asisten Administrasi umum Drs. Aris Gunawan, M.Si dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dan beserta unsur Dinas Pendidikan, aparat keamanan, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa setempat. 

‎Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, menyampaikan bahwa tindakan penyegelan dan penguasaan lahan sekolah tidak dibenarkan secara hukum, karena lahan SDN 2 Ntonggu merupakan aset pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan pendidikan masyarakat.

‎

“Sekolah adalah fasilitas umum yang harus dijaga bersama. Apapun permasalahan yang ada, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum dan musyawarah, bukan dengan menghambat aktivitas pendidikan". Tegas Wabup.

‎

‎Selama masa penyegelan, kegiatan belajar mengajar siswa SDN 2 Ntonggu sempat terganggu. Beberapa siswa terpaksa belajar dengan keterbatasan sarana dan waktu, bahkan sebagian kegiatan dipindahkan ke lokasi alternatif.

‎

‎Pemkab Bima juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan tindakan sepihak yang dapat merugikan kepentingan umum. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi dialog dan penyelesaian permasalahan lahan secara adil dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎

‎Dengan dibukanya kembali penyegelan tersebut, diharapkan aktivitas pendidikan di SDN 2 Ntonggu dapat kembali berjalan normal, aman, dan kondusif demi masa depan generasi penerus di Kabupaten Bima.(Rif/Red)

‎

TAPD Kabupaten Bima Paparkan Tahapan Penyempurnaan APBD Tahun 2026

Reportase Bima    1/14/2026    Comment   

TAPD Kabupaten Bima Paparkan Tahapan Penyempurnaan APBD Tahun 2026

Bima, Reportasebima.com.

Mencermati dinamika yang muncul berkaitan dengan proses penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Bima TA. 2026, Tim Anggaran Pemerintah  Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE Rabu (14/1/2026) menyampaikan beberapa poin penjelasan:

Sejalan dengan tugas dan fungsi TAPD dalam penyusunan dokumen penganggaran, dan menindak lanjuti Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor: 100.3.3.1-677 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Bima tentang APBD Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Bima tentang Penjabaran APBD Tahun 2026, TAPD menindaklanjuti diktum kedua SK Evaluasi dinyatakan bahwa Bupati Bima Bersama DPRD untuk segera melakukan penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Ranperda dan Ranperbup tersebut berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya  keputusan ini.

Sesuai ketentuan yang berlaku, tahapan tersebut mencakup penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui TAPD sesuai tugas dan fungsinya bersama dengan Badan Anggaran DPRD,  

dan penyempurnaan hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD sebagai dasar penerapan perda tentang APBD.  Keputusan dimaksud disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 hari setelah terlebih dahulu memperoleh nomor registrasi (Noreg) Perda APBD dari Gubernur NTB.

Dokumen hasil evaluasi di tingkat provinsi tersebut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bima melalui TAPD untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi /penyempurnaan Bersama Banggar DPRD Kabupaten Bima dan diikuti dengan penandatanganan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi APBD 2026.

Lebih lanjut Pemerintah Daerah melalui TAPD bersurat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima dengan Nomor : 903.122.07.3/2025 tanggal 22 Desember 2026 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda APBD TA. 2026 agar dapat mengagendakan rapat harmonisasi dimaksud sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

Proses Penandatanganan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi APBD 2026 adalah bagian dari tugas dan fungsi TAPD. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Bima selaku Ketua TPAD bersurat kepada Pemprov NTB dengan Nomor 188/131/03.3/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Mohon Nomor Register Peraturan Daerah dengan melampirkan Rekomendasi Tim Evaluator Provinsi berserta Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang APBD Kabupaten Bima Tahun 2026 yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang unsur Pimpinan DPRD. 

Kepala Biro Hukum Pemprov NTB menindaklanjutinya dengan memberikan nomor register melalui surat Nomor 100.3.2/865/KUM/2025 tanggal 30 Desember 2026 Perihal Pemberian Nomor Register Raperda Kabupaten Bima.

Seluruh proses yang dilakukan oleh TAPD, sudah didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

TAPD berpandangan bahwa terhadap dinamika yang terjadi adalah hal yang normatif. Ke depan pemerintah daerah berharap agar seluruh tahapan penyusunan dokumen dan pembahasan Perda tentang APBD dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. (Red)

‎

Dandim Sematkan Wakil Bupati Bima Sebagai Warga Kehormatan Kodim 1608/Bima

Reportase Bima    1/08/2026    Comment   

Dandim Sematkan Wakil Bupati Bima Sebagai Warga Kehormatan Kodim 1608/Bima

Bima, Reportasebima.com.

Makodim 1608/Bima, Kamis, (8/1/26)  menerima kunjungan kerja dan penerimaan Bupati dan Wakil Bupati Bima, ( Ady Mahyudi, SE dan Dr. H. Irfan ) sebagai warga kehormatan Kodim 1608/Bima. 

Silaturahmi diwakili oleh Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Sulaiman Zubaedy yang disambut Dandim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbogan, S.Kom., M.Sc., serta diikuti oleh personil Kodim 1608/Bima. 

Kegiatan turut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah dan unsur keamanan lainnya. 

Kehadiran Wakil Bupati Bima disambut dengan penghormatan dari Pos jaga Kesatrian sebagai tradisi kebiasaan dalam penerimaan tamu kehormatan.  

Dandim 1608/Bima, Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbogan, S. Kom., M.Sc., memimpin rangkaian kegiatan dan menyampaikan kata sambutan, bahwa anugerah warga kehormatan adalah bentuk penghargaan kepada pemimpin daerah yang telah menunjukkan komitmen dan dukungan nyata terhadap tugas-tugas TNI di wilayah. 

Dandim mengingatkan pentingnya sinergisitas antara Kodim 1608/Bima dan Pemerintah Kabupaten Bima yg semakin diperkuat untuk mendukung pembinaan teritorial, penanganan bencana, penguatan wawasan kebangsaan, dan berbagai program pembangunan.

Diakhir kegiatan, Dandim bersama Wakil Bupati Bima menyempatkan berpose bersama dg seluruh personil kegiatan penyambutan yg ada. 

Bupati dan Wabup Bima Dinobatkan Sebagai Warga Kehormatan Kodim 1608/Bima

Reportase Bima    1/08/2026    Comment   

Bupati dan Wabup Bima Dinobatkan Sebagai Warga Kehormatan Kodim 1608/Bima

Bima, Reportasebima.com.

"Penerimaan Bupati Bima dan Wakil Bupati  sebagai warga kehormatan merupakan kebanggaan bagi warga Kodim 1608 /Bima karena pimpinan daerah merupakan sosok pemimpin yang memiliki komitmen, kepedulian dalam mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Darat, khususnya di wilayah teritorial". 

Demikian ungkap Komandan Kodim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan Kamis (8/1) saat memberikan sambutan pada acara Penerimaan Bupati dan Wakil Bupati Bima sebagai Tamu Kehormatan dalam upacara militer yang berlangsung di Lapangan upacara Markas Kodim 1608/Bima.

Dikatakan Dandim, "Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya sebagai pimpinan daerah, tetapi juga mitra strategis Kodim dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat". Terang Dandim.

Dirinya berharap sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat diperkuat, khususnya dalam pembinaan teritorial, penanganan bencana, penguatan wawasan kebangsaan dan dukungan terhadap program pembangunan nasional dan daerah.

Dalam upacara militer tersebut, Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy dalam sambutannya mengungkapkan, "penerimaan dengan penuh kehangatan ini merupakan awal yang sangat baik bagi kedua institusi untuk membangun sinergi yang lebih baik. Juga meningkatkan hubungan yang sudah terjalin dengan sangat baik selama ini, menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kedua institusi, terlebih bagi masyarakat Bima yang kita cintai bersama". Terang Wabup.

Kepada Dandim, Wabup  mengungkapkan komitmen untuk mendukung penuh semua program dan kegiatan strategis Dandim beserta jajaran. "Pada kesempatan yang baik ini, saya secara khusus menginstruksikan kepada OPD yang menjadi mitra Kodim  1608/Bima untuk menjalin komunikasi, sinergi dan koordinasi yang lebih baik agar semua program dapat dijabarkan dengan baik di tingkat lapangan".

Prosesi penerimaan sebagai tamu kehormatan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan oleh  Wakil Bupati dan Dandim, didampingi para Pejabat Utama (PJU) dan Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Bima yang menghadiri upacara penerimaan tersebut. (Red).

Bupati Lantik 30 Pejabat Struktural Lingkup Pemkab Bima

Reportase Bima    1/06/2026    Comment   

Bupati Lantik 30 Pejabat Struktural Lingkup Pemkab Bima

Bima, Reportasebima.com.

Gerbong mutasi jajaran Pemerintah Kabupaten Bima mulai bergerakm Rabu (7/01) Bupati Ady Mahyudi melalui surat keputusan nomor 821.2/33/07.2 tahun 2026 melantik 17 pejabat struktural Eselon II dan melalui surat keputusan nomor 821.2/34/07.2 tahun 2026 melantik 13 pejabat Eselon III lingkup Pemerintah Kabupaten Bima di ruang rapat utama Kantor Bupati Bima.

Prosesi pelantikan Perdana tersebut juga dihadiri Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy, Unsur FORKOPIMDA, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, para kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

Pada jenjang eselon II, Zunaidin, S.Sos, MM, sebelumnya Kadis Dikbudpora Menjadi Kepala Dinas Sosial, Drs. Agus Salim, M.Si, Inspektur Kab. Bima menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah,  Kamaruddin S.Sos, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Stastistik,  Taufik, ST.,MT, Kepala Bappeda menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Suwandi ST.,MT, Kepala Dinas PUPR menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pejabat lainnya, Drs. Aris Gunawan,, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Daerah menjadi Asisten Administrasi Umum Sekertariat Daerah, Drs. Syahrul yang sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menjadi Kadis Dikbudpora, Drs. A Salam, Kepala Dinas Pariwisata menjadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Ir. Muh  Natsir, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bima menjadi Kepala Dinas  Pertanian dan Perkebunan.

Drs. Dahlan, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi Kepala  Dinas Perindustrian dan Perdagangan, A Rifai, ST, Kepala Dinas Pemadam Bakaran dan Penyelamatan Kab. Bima menjadi Kepala Dinas Perhubungan, 

Drs. Masykur M.M., Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bima menjadi Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Muh  Chandra Kusuma, AP, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 

Ruslan, S.Sos, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah  menjadi Kepala  Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tajudin, SH.,M.Si, Kepala Dinas Sosial Kab. Bima menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Amrin Munawar, S.E, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bima menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan serta Iwan Setiawan S.E. , Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan keuangan menjadi Inspektur.

Pada Jajaran Eselon III, Syahrul, S.Ag., MH  yang sebelumnya pelaksana pada Bagian Kesra Setda menjadi Camat Madapangga,  Syaikhu, SH, M.Si sebelumnya, Pelaksana pada DPMPTSP menjadi Camat Langgudu,  Muaidin S.Pd, pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Camat Lambu dan  Abbas, SE, pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Bima menjadi Camat Monta.

Masih pada level eselon III, Kasmir S.Sos yang sebelumnya Kabag Umum Setda menjadi Sekretaris Dinas Perindag, Adrizal Ardiansyah SH, Penata Penanggulangan Bencana BPBD, menjadi Kabag Umum Setda, Indra fajar,  S.STP yang sebelumnya Kabid Mutasi pada BKD dan Diklat menjadi Kabid Pembinaan Promosi Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Demikian halnya, Firdaus S.Sos yang sebelumnya Analisis SDM Aparatur pada BKD dan Diklat di promosi menjadi Kabid Mutasi BKD, Arifudin, S.Sos yang sebelumnya Kabid Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian BKD menjadi Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima, Abdul Haris M.Pd yang sebelumnya Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda dipromosi menjadi Kabid Perencanaan Pengembangan Kepegawaian BKD dan Diklat, Zainuddin S,S yang sebelumnya Kabid Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik Bakesbangpol dilantik menjadi Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Bima,  Aidin SH yang sebelumnya Sekretaris Bakesbangpol menjadi Sekretaris Dinas Sosial, dan Muhlis, SH,. MH, Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum dipromosi menjadi Kabag Hukum  Sekretariat Daerah.

Prosesi pelantikan Perdana tersebut juga dihadiri Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, para kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

Ibu Diana Penjual Kopi Dapat Paket Bantuan Dari BAZNAS Kota Bima

Reportase Bima    1/04/2026    Comment   

Ibu Diana Penjual Kopi Dapat Paket Bantuan Dari BAZNAS Kota Bima

Kota Bima, Reportasebima.com.

Senin, (5/1/26) BAZNAS Kota Bima Menyalurkan Paket Bantuan kepada Ibu Diana Salah satu  Pelaku Usaha Kecil Penyedia Kopi di Wilayah Kota Bima. 

BAZNAS Kota Bima merespon cepat surat bantuan yang diajukan. Dan menindaklanjutinya dg membeli semua yg menjadi kebutuhan barang jualan Ibu Diana. Bantuan yg diserahkan dalam bentuk barang, bukan uang tunai. 

Bila diuangkan nilai barang yg serahkan sebesar Rp. 2, 4 juta. Hal ini sangat penting untuk mendukung pelaku usaha  UMKM di Kota Bima agar bisa terus bertahan dan berkembang. 

Ustadz Sudirman Makka Wakil 2 Pimpinan BAZNAS Kota Bima, menyampaikan bahwa bantuan yg diberikan sebagai dukungan dan support kepada usaha kecil agar tetap bertahan dan bisa berkembang di tengah tantangan yg ada. 

Tercatat, awal tahun 2026, BAZNAS Kota Bima sudah menyalurkan bantuan dlm berbagai bentuk barang yg diberikan yg merupakan kebutuhan utama dan pokok bagi konsumen. 

Ibu Diana menjadi salah satu usaha kecil yang mampu bertahan di tengah tuntutan hidup yang terus menghimpit. Kendati modal yg terbatas, tapi berkat perhatian dari BAZNAS Kota Bima, kini warungnya bisa terisi dg barang jualan yg lebih lengkap. Terutama kopi sachet, rokok, susu, air mineral dan lainnya. 

Bupati Bima Sampaikan Arahan Penting di Apel Gabungan Pasca Libur Pergantian Tahun

Reportase Bima    1/04/2026    Comment   

Bupati Bima Sampaikan Arahan Penting di Apel Gabungan Pasca Libur Pergantian Tahun

Bima, Reportasebim.com.

Apel Gabungan perdana jajaran Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2026 yang dihadiri Bupati Bima Ady Mahyudi, Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, para kepala OPD, Purna Tugas Kepala OPD dan Camat, Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, berlangsung Senin (5/01/2026) di lapangan upacara Kantor Bupati Bima.

"Apel perdana ini  menjadi momentum untuk menyatukan semangat kerja dan komitmen pelayanan di tahun baru 2026. Dalam amanatnya, Bupati Bima menegaskan pentingnya disiplin, tanggung jawab, memperkuat kerja sama, menjaga sikap, etika dan peningkatan kinerja seluruh aparatur pemerintah.

‎“Apel gabungan perdana ini bukan sekedar rutinitas, tetapi menjadi awal untuk memperkuat komitmen kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat". Ujar Bupati Bima di hadapan peserta apel yang merupakan  Para Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf OPD.

‎

Bupati Bima juga mengingatkan seluruh ASN agar bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta mampu beradaptasi dengan tantangan pembangunan di tahun 2026. 

‎

"Dirinya menekankan bahwa pelayanan publik harus dilakukan secara cepat, tepat, dan transparan di tengah kebijakan efisiensi di tahun 2026" 

‎

Menutup sambutannya, Bupati Bima mengajak seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi guna mendukung program-program prioritas daerah untuk mewujudkan  visi membangun Kabupaten Bima yang BERMARTABAT.

‎

‎Apel gabungan perdana tersebut dilanjutkan dengan pelepasan dan pemberian tali asih kepada tiga orang  purna tugas kepala OPD dan tiga orang Camat yang memasuki masa pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Januari 2026. (Fik/Red).

‎

‎