GARUT, Reportasebima.com.
15 Mei 2025 - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Pesantren Persatuan Islam (Persis) Tarogong Garut, Jawa Barat memadukan potensi keluarga pondok sebagai pemasok, sekaligus menyasar para santri sebagai penerima manfaat dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Hampir semua bahan baku makanan diambil dari orangtua santri, seperti sayuran, buah-buahan, hingga daging sapi dan ayam. ”Kami membeli langsung dari mitra yang sebagian besar adalah orangtua santri,” kata Kepala Juru Masak Dapur MBG Pondok Persis Garut Hj Ida Rogayah, Kamis (15/5/2025).
Di sisi lain, para penanggungjawab dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pondok ini, tidak kesulitan dalam menjalankan program. Pasalnya, para pekerja dapur yang berjumlah 47 orang, sudah terbiasa menyediakan makanan para santri yang mondok di sana.
“Para pekerja di dapur kami sudah terbiasa menyiapkan makanan untuk para santri. Dengan berjalannya Dapur MBG, yang menjadi perhatian kami adalah pada angka pemenuhan gizi sesuai dengan acuan yang diberikan Badan Gizi Nasional,” jelas Hj Ida.
Dapur MBG santri ini mulai beroperasi ketika program diluncurkan secara nasional 6 Januari 2025. Namun, ujicoba sudah dilakukan sejak Desember 2024. Pimpinan pondok menjelaskan Dapur MBG merangkul para orangtua siswa sebagai penyuplai bahan makanan.
“Kita memodifikasi GOR untuk menjadi dapur,” kata Ustadz H Mohammad Iqbal Santoso, Mudir Am Pondok Pesantren Persis, yang karena masalah kesehatan, harus didampingi sejumlah unsur pimpinan pesantren saat menerima kunjungan Deputi 1 Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communicaton Office/PCO) M. Isra Ramli beserta rombongan, di institusi pendidikan Islam terbesar di Kota Dodol itu.
Terkait angka pemenuhan gizi (AKG) ini, Siti Nurbayati Solihah selaku ahli gizi yang dipercaya memonitor gramasi menu MBG, mengaku berupaya setegas mungkin menjaga kualitas bahan makanan yang diolah timnya. Tak sekali dua kali, ujarnya, ia terpaksa harus mengembalikan bahan makanan yang dianggap sudah tak layak kepada penyuplai.
“Misalnya kemarin, kita pakai sayur pokcoi, karena sudah agak layu, langsung kitra minta ganti,” jelasnya, didampingi Kepala SPPG Persis Garut Saefullah Rahmat.
Selama sekitar lima bulan beroperasi, para pengelola Dapur MBG Pondok Persis Garut belum pernah mendapatkan komplain dari anak-anak maupun orangtua terkait kualitas MBG yang mereka sajikan. Kalaupun ada, hanya sedikit keluhan santri PAUD atau TK yang belum terbiasa makan sayur.
“Tapi, lama-lama komplain itu berkurang. Soal makan sayur ini merupakan bagian dari edukasi yang kita lakukan tentang gizi kepada anak-anak yang masih duduk di PAUD dan TK. Kita jaga betul kualitas bahan pangan ini,” tegas Ustadzah Ainurjannah, pengasuh pondok yang juga istri dari Ustadz Iqbal.
Sementara itu, menurut Deputi 1 PCO M. Isra Ramli, pengelolaan Dapur MBG yang memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN) dapat mengantisipasi berbagai hal yang tak diinginkan. “Soal ‘keracunan’ adalah isu sensitif. Ke depan kita akan terus melakukan evaluasi, agar program ini bisa zero accident,” tegasnya.
Didampingi Tenaga Ahli Utama PCO Ricky Tamba beserta beberapa tenaga ahli muda, tenaga terampil, dan staf Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Deputi 1 PCO meninjau langsung aktivitas dapur. Selain itu, rombongan juga melihat tempat pengolahan (roasting) dan penjualan kopi dengan merk Kopi 76 yang dikelola para alumni pondok, serta berdiskusi dengan ratusan guru dan siswa.
Sebelumnya, rombongan juga menyapa sejumlah siswa SD atau Ibtidayah Persis Garut. Sayangnya, karena kunjungan dilaksanakan pada hari Kamis, para siswa ternyata tengah menjalankan ibadah puasa sunnah Senin-Kamis. Menu MBG yang dibagikan tidak disantap langsung, melainkan dibawa pulang untuk berbuka.
“Jadi MBG Senin dan Kamis menunya roti, buah dan susu kemasan, agar awet dan bisa dimakan nanti saat anak-anak berbuka,” jelas Kepala Dapur MBG Pondok Persis Garut.
Turut hadir dalam rangkaian kegiatan ini, Kepala Bappeda Kabupaten Garut Didit Fajar Putradi. Mewakili Bupati dan Wabup Garut, ia mengapresiasi aktivitas Program MBG yang mendekatkan layanan dapur kepada penerima manfaat yang merupakan para santri setempat. Di Garut, saat ini sudah beroperasi 19 SPPG yang tersebar di 14 kecamatan, 19 desa. Dengan asumsi satu unit SPPG mampu melayani 3.000 porsi atau penerima manfaat.
“Kabupaten Garut membutuhkan 300 lebih Dapur MBG. Pemda Garut siap mendukung program pusat ini. Kami akan menggandeng semua SKPD dan desa-desa untuk mencari lahan yang bisa digunakan sebagai lokasi Dapur MBG. Jadi, pemerintah pusat menyiapkan pembiayaan program, sedangkan kami di daerah mendukung menyiapkan infrastrukturnya,” ujar Didit.
